MafiNews.com,Rokan Hulu- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait perencanaan dan aksi penanggulangan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem jangka menengah dan tahunan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati pada Selasa, 3 Desember 2024, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekda Rohul M. Zaki, S.STP, M.Si, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Riau, BPS Rohul, Baznas, Kemenag, UPP, Forum TJSP, Kadin, dan BRK Rohul.

Dalam sambutannya, Sekda Rohul M. Zaki, S.STP, M.Si menyampaikan bahwa instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi dasar penting bagi seluruh pihak untuk bekerja sama. "Program penanggulangan kemiskinan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu terus dioptimalkan," ujar Zaki.

Zaki juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Rohul masih tergolong tinggi, yakni mencapai 9,72 persen, yang menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan percepatan, inovasi, dan keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. “TKPK Rohul memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di daerah. Kami berharap tim ini dapat bekerja lebih cepat agar kemiskinan segera berkurang dan hilang di Rohul,” tambahnya.

Kaban Bappeda Rohul, Drs. Yusmar, M.Si, juga mengungkapkan perkembangan positif terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di Rohul. Angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan signifikan dari 2,07% pada tahun 2021 menjadi 1,39% pada tahun 2023. “Pemerintah Kabupaten Rohul berkomitmen untuk terus berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program, di antaranya dengan membuat aplikasi E-Bangkit, E-Strong, dan E-Sembako sebagai inovasi dalam penanggulangan kemiskinan,” terang Yusmar.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan, Bappeda Provinsi Riau juga menggarisbawahi pentingnya program prioritas utama seperti BLT Dana Desa. Meski demikian, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. "Penting untuk menjaga agar bantuan sampai kepada yang berhak, dan tidak ada penyelewengan dalam prosesnya," ungkap perwakilan Bappeda Provinsi Riau.

Dengan adanya koordinasi yang solid antar pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rohul dapat terus mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Rohul tetap berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.(Kominfo/hy)