MafiNews.com, Pekanbaru - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Walayah I Riau  kuncurkan anggaran puluhan miliar untuk pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Jalan Penambahan Lajur SP Air Hitam - SP Gemar Menabung. Kegiatan yang menelan dana APBN sebesar Rp. 37. 426.027.000, dikerjkan PT. Hasra Tata Jaya (HTJ), tahun anggaran 2023 itu diduga beraroma korupsi.

Sesuai hasil pantauan Media ini dilapangan Minggu 23 Desember 2024 bahwa kegiatan tersebut kurang lebih setahun telah selesai dikerjakan namun hasil yang ditemukan terdapat sejumlah titik mengalami kerusakan, seperti bahu jalan dan badan jalan.

Diduga dalam pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sehingga kualitas mutunya tidak bertahan lama, sementara pada umumnya kekuatan rigid lebih berkualitas dari  aspal. Kemudian patut dipertanyakan penyebab kerusakan tersebut terjadi.

Sementara ketika media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Riau, Mainila Yanti melalui WhatsApp pribadinya mengarahkan untuk ditanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syamsurizal.

"Saya sudah sampaikan sama Syamsurizal PPKnya, coba dikabarin saja," ujar Mainila Yanti singkat, Senin (24/12/24).

Untuk pemberitaan berimbang, media ini melakukan konfirmasi kembali kepada PPK Syamsurizal melalui nomor WhatsAppnya mengatakan bahwa proyek tersebut telah diperiksa Polda.

"Ini sudah diperiksa Polda, foto ini foto berantai, ganti-gantian yang pake kirim ke kita berulang-ulang," ujar Syamsurizal.

Kemudian media ini mengatakan bahwa foto ini foto baru, di ambil pada Minggu 23 Desember 2024 lalu, Syamsurizal kembali mengatakan jika kegiatan tersebut telah dicek Polda.

"Yang marka kuning jalan lama, sementara yang marka putih baru pelebaran. Lagian ini sudah dicek Polda. Kemudian Ini bukan rusak tapi celahnya harus diisi ulang," kata Syamsurizal.

Terpisah, ketika meminta tanggapan Martin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantauan Prasarana dan Aparatur Negara Republik Indonesia (Pepara-RI) mengatakan jika kegiatan itu sudah benar pengerjaannya tidak secepat itu rusak apalagi masih dalam masa pemeliharaan.

"Patutlah diduga bahwa dalam pengerjaan kegiatan tersebut tidak benar-benar dikerjakan sesuai spek/bestek, nyatanya saat ini sudah mengalami kerusakan. Seharusnya rigid itu lebih kuat ketahanannya apa lagi pelaksanaan kegiatan baru seumur jagung selesai dikerjakan rekanan dilapangan, ada apa dengan proyek tersebut?," kata Martin.

Kemudian, jika benar telah diperiksa Polda mohon ditunjukkan bukti pemeriksaannya,  aneh juga pernyataan PPK bahwa itu bukan rusak hanya celah, apakah celah itu bukan bagian dari kerusakan?, tanyak Martin.

"Lembaga kita, telah melakukan investigasi pada kegiatan yang dimaksud. Dari hasil investigasi dilapangan ditemukan pengerjaan dilapangan disinyalir tidak sesuai speksifikasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak kerja awal. Kenapa tidak, pada proses pekerjaan bahu jalan beton diduga tidak maksimal melakukan pemadatan tanah timbun terlebih dahulu, sehingga kondisi saat ini telah mengalami penurunan dan retak-retak," ungkap Martin.

Lebih lanjut dijelaskan Martin, mutu beton yang digunakan pada pekerjaan tersebut diragukan.  Bisa dilihat, dari beberapa titik diruas badan jalan rigid sudah mengalami keretakan dan rusak.

"Lembaga kita sebenarnya bukan hanya kegiatan tersebut yang sudah lakukan investigasi, sejumlah kegiatan dibawah Satker PJN I Riau telah kita kroscek dilapangan dan disinyalir bermasalah semua.Dalam waktu dekat,  akan kita sampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Bina Marga dan pihak aparat hukum," tegas Martin.

Menurut Martin, selama kepemimpinan Satker PJN I Riau, Mainila Yanti, dinilai sangat buruk memberikan informasi seputar kegiatan yang dipimpinya dan hal itu perlu dievaluasi Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebab selama ini kita lihat Satker PJN Wilayah I Riau tidak ada keterbukaan, apalagi kepala balainya diduga alergi terhadap LSM dan media," tutup Martin. (MH)