PEKANBARU (MafiNews) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Riau terhadap Ranperda tentang APBD Riau tahun 2026 Sekaligus persetujuan dan pendapat akhir Gubernur, Sabtu (29/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto yang turut didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis serta seluruh anggota dewan yang hadir. Kemudian dari Pemprov Riau hadir langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, yang juga diikuti oleh Sekda, para asisten serta kepala OPD. Paripurna juga disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.

Dalam rapat paripurna tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Andi Darma Taufik menyampaikan hasil pembahasan APBD Riau 2026. Ia menyebut, APBD Provinsi Riau tahun 2026 dirancang sebesar 8,321 triliun.

Dengan rincian pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2026 direncanakan sebesar Rp8,254 triliun.

"Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebesar Rp5,279 triliun, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp4,033 triliun, retribusi daerah sebesar Rp14,364 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp618,220 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp613,736 miliar," ujar Andi.

Sementara pendapatan transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp2,965 triliun. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp9,254 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah Provinsi Riau tahun 2026 direncanakan sebesar Rp8,321 triliun.

"Belanja daerah itu terdiri dari belanja operasional sebesar Rp6,220 triliun, belanja modal direncanakan Rp691,904 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp20 miliar, dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp1,389 triliun," sebutnya.

Sementara untuk pembiayaan daerah Provinsi Riau tahun 2026 direncanakan sebesar Rp66,887 miliar.

Dari laporan hasil kerja Banggar tersebut, seluruh Anggota DPRD Riau menyetujui Ranperda APBD Riau 2026 menjadi Perda.

Dengan disetujuinya Perda APBD Riau 2026 itu, selanjutnya Plt Gubernur Riau akan menyampaikan APBD 2026 ini ke Kemendagri untuk dievaluasi agar kepentingan publik tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

"Kita berharap proses evaluasi terhadap dapat berlangsung cepat sehingga pelaksanaan APBD tahun 2026 dapat segera berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Plt Gubernur SF Hariyanto dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah.

Dirinya turut menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau atas dukungan, masukan, dan saran yang diberikan selama proses penyusunan APBD.

"Semua kontribusi tersebut merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Semoga sinergi ini terus terjaga demi bersama membangun Riau," pungkasnya. (***)