PEKANBARU, MafiNews.com – Sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru menjadi sorotan setelah surat konfirmasi resmi yang dilayangkan tim media terkait dua paket kegiatan proyek di Kota Pekanbaru belum mendapatkan jawaban, meski telah hampir tiga minggu berlalu.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya memperoleh klarifikasi dan penjelasan atas sejumlah temuan serta indikasi kejanggalan dalam pelaksanaan dua paket proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat konfirmasi tersebut telah diterima secara administratif oleh pihak dinas. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban tertulis maupun penjelasan resmi dari pejabat yang berwenang.

Tim media kembali mendatangi dan mempertanyakan perkembangan surat tersebut pada Senin (2/11/2026). Salah seorang staf Dinas PUPR Pekanbaru menyampaikan bahwa surat konfirmasi telah diteruskan ke ruangan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga.

Namun, ketika tim media mempertanyakan kapan dapat memperoleh penjelasan, staf tersebut menyebutkan bahwa Kabid Bina Marga sedang sibuk di lapangan.

Alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan. Sebab, kesibukan pejabat dalam menjalankan tugas lapangan semestinya tidak menjadi penghalang bagi instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi dan klarifikasi kepada masyarakat maupun media.

Ketua tim media menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta sesuatu di luar tugas dan kewenangan pers. Media hanya membutuhkan penjelasan resmi terkait kegiatan proyek yang menjadi objek penelusuran jurnalistik.

"Surat sudah kami sampaikan secara resmi dan hampir tiga minggu belum ada jawaban. Kalau Kabid sedang sibuk di lapangan, tentu masih ada mekanisme lain. Dinas bisa menunjuk pejabat yang berwenang untuk memberikan penjelasan. Jangan sampai kesibukan dijadikan alasan sehingga surat konfirmasi media tidak mendapatkan kepastian," tegasnya.

Menurut tim media, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan membalas surat, melainkan menyangkut komitmen keterbukaan informasi dari instansi pemerintah, terutama terhadap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang rakyat.

Terlebih, surat konfirmasi tersebut berkaitan dengan dua paket proyek yang sedang ditelusuri media karena terdapat sejumlah indikasi kejanggalan yang perlu mendapatkan penjelasan, termasuk dugaan ketidakwajaran dalam penganggaran atau indikasi mark-up.

Untuk itu, tim media membutuhkan klarifikasi langsung dari Dinas PUPR Pekanbaru mengenai besaran anggaran, perencanaan kegiatan, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, serta kesesuaian antara anggaran dan kondisi pekerjaan di lapangan.

Apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan spesifikasi kontrak, tentunya pihak dinas memiliki kesempatan untuk menjelaskan sekaligus memberikan data pendukung guna meluruskan informasi yang berkembang.

Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan maupun penganggaran, hal tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Tim media menilai, pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan semestinya tidak menghindari ruang klarifikasi. Justru melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru maupun Kabid Bina Marga belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi yang telah disampaikan. Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Dinas PUPR Pekanbaru untuk memberikan penjelasan terkait dua paket proyek tersebut.

(Tim Redaksi/MNC)